Rabu, 24 Desember 2025.16:32 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Halmahera Tengah Tahun 2026, ribuan pekerja di sektor pertambangan dan industri, khususnya di kawasan Weda Bay Project, menyatakan dukungan serta doa kepada Ketua PC SPSI Halmahera Tengah, Bung Aswar Salim.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk solidaritas para pekerja yang berharap perjuangan serikat pekerja dapat menghadirkan kebijakan pengupahan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan buruh di Halmahera Tengah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua SPKEP SPSI Weda Bay Project, Kasim Abdullah, melalui pesan WhatsApp kepada Pers Tipikor.id, Rabu, menjelang penetapan UMK 2026.
Menurut Kasim, kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi dan bahkan termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai belum berjalan sebanding dengan tingkat pendapatan para pekerja, khususnya di sektor pertambangan dan industri di kawasan Weda Bay Project.
“Pertumbuhan ekonomi daerah sangat pesat, tetapi belum berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan pekerja. Sementara di sejumlah daerah lain di Indonesia, kenaikan UMP dan UMK justru cukup signifikan,” ujar Kasim.
Ia menegaskan, para pekerja berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan objektif dalam penetapan UMK Tahun 2026, terutama bagi sektor pertambangan dan industri yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Selain itu, Kasim juga menyampaikan sikap tegas para pekerja dengan memberikan ultimatum agar penetapan UMK Halmahera Tengah wajib mengacu pada formula pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Penetapan UMK harus sesuai dengan formula resmi pemerintah pusat. Ini menyangkut hak dasar pekerja dan kesejahteraan ribuan keluarga di Halmahera Tengah,” tegasnya.
Dukungan dan doa yang disampaikan para pekerja tersebut menjadi simbol kepercayaan terhadap peran SPSI dalam memperjuangkan keadilan upah, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak mengabaikan aspirasi buruh menjelang penetapan UMK Tahun 2026.
(Editor: Rosa)
