Halteng. Tipikor.id Channel Youtube

Home / Daerah / Nasional / Regional

Sabtu, 17 Agustus 2024 - 00:10 WIB

Masyarakat Dan APH Harus Proaktif Memantau Dua Proyek Kota Weda senilai Rp. 34.740.683.450,36,-

Oplus_0

Oplus_0

Sabtu,17 Agustus 2024.01:06 WIT.

HALTENG PERS TIPIKOR.ID.                  
Korupsi tak harus merajalela, ketika peran masyarakat aktif dalam satu gerakan, yaitu antikorupsi. Pemantuan berbasis masyarakat adalah sebagai bentuk Control dalam Pembangunan Daerah ini, hingga terciptanya pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel, sebab
partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi penerima program pembangunan,

Seperti bukti penulusuran Pers Tipikor.id, adanya proyek Peningkatan jalan ke hot-mix dalam kota Weda, dengan sumber dana APBD 2024, nilai pagu anggaran Rp.15.000.000.000,00,- harga negosiasi Rp.14.900.000.000,00,- dengan pemenang JJWod alamat Halmahera Utara.

Paket pekerjaan dengan kode lelang 3326729, dengan lingkup pekerjaan, divisi 1 Umum, divisi 3 pekerjaan tanah dan geosintetik, divisi 5 perkerasan berbutir, divisi 6 perkerasan aspal. Jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK. Telah dilakukan tanda tangan kontrak pada 23 April 2024.

Preservasi jalan hot-mix dalam kota Weda rencana umum pengadaan sumber dana APBD Tahun 2024 nilai pagu anggaran Rp.19.840.000.187.,90,- pemenang PT.  Liberty Citra Cakrawala, Alamat Kabupaten Pulau Morotai.

Berdasarkan informasi yang diterima Pers Tipikor.id, bahwa kedua pekerjaan proyek tersebut tidak ada plang proyek.

Sarif salah satu warga Desa Fidijaya, ketika dikonfirmasi mengatakan, kita tidak mengetahui kedua paket proyek tersebut, papan informasinya dimana. Apakah dari kedua paket proyek itu salah satunya yang mengerjakan tambal sulam? ataukah yang mana? Ini yang tidak jelas.

Selain itu kata Sarif, sebagai masyarakat ini rasa peduli yang harus kami utarakan, karena setiap pekerjaan proyek pemerintah menggunakan uang rakyat dari pajak pajak, artinya kalau tidak ada papang proyek, ini diduga pihak dinas terkait membiarkan kontraktor terkesan menutupi informasi pengerjaan dari masyarakat, maka APH berkewajiban memeriksa, tegasnya. (Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

Pj Kepala Desa Were, Zulkifli Hasan Pj Kepala Desa Were, Diduga Abaikan UU KIP.

Daerah

Soal ini, Tim Investigasi Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Halmahera Tengah.

Daerah

Tangkapan Percakapan Layar Group WhatsApp Diduga Kepala Desa Loleo Tak Netral.

Daerah

Bahri Sudirman, Resmi Menjabat Sekda Halmahera Tengah.

Daerah

Kontraktor Bernyali Abai UU KIP, Sejumlah Pihak Dibuat Tak Berkutik.

Daerah

Soal Kecelakaan Maut PT IWIP, FSBPI-KPBI Desak Pemerintah Transparan.

Daerah

Janji Pemenuhan Air Bersih, Begini Kata Mantan Pj Bupati Ikram M Sangaji.

Daerah

Bawaslu Diminta Tindak Kadis PMD Mustami Jamal Yang Selalu Berulah Ulang Kali.

You cannot copy content of this page