Home / Daerah / Investigasi / Nasional / Regional

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:37 WIB

Komisi III DPRD Halteng Dalami Pembangunan Jalan Peniti–Damuli dan Rumah Layak Huni di Patani.

Rabu, 14 Oktober 2026. 11:35 WIT.

HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, terus mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah. Kali ini, perhatian diarahkan pada pembangunan jalan hotmix ruas Peniti–Damuli di Kecamatan Patani Timur dan program Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Patani Utara.Pengawasan terhadap dua program tersebut ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Masa Sidang I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Halmahera Tengah, Selasa (13/10/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Halmahera Tengah, Helmi Kasim, dengan melibatkan sejumlah anggota Komisi III dan perwakilan organisasi perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur serta kawasan permukiman.

Dari unsur DPRD, hadir Zulkifli Hi. Bayan selaku koordinator, Kabir Kahar, S.Ag., sebagai sekretaris, serta anggota Jainudin Ali dan Rusdi A. Taher.

Sementara itu, pihak pemerintah daerah diwakili Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rislawati Karim, bersama staf Dinas PU, Muhammad Sigit Yusup dan Ahmad K. Turut hadir Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Abd. Rivai Yusuf, serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Aisah Kadir.

Dua agenda yang dibahas tersebut menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. Pembangunan jalan Peniti–Damuli diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi dan memperlancar aktivitas warga, sedangkan pembangunan Rumah Layak Huni ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di Kecamatan Patani Utara.

Melalui RDP ini, Komisi III menjalankan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti hasil monitoring terhadap pelaksanaan kedua program pembangunan tersebut. Langkah ini penting agar pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap mengacu pada perencanaan serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pengawasan DPRD juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program pembangunan tidak sekadar terlaksana secara administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

READ  Penjabat Bupati Disinyalir Takut Evaluasi Proyek Siluman.

Terlebih, pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan hunian layak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, dan kesesuaian dengan perencanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Komisi III DPRD Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan di wilayah Patani Timur dan Patani Utara agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah terkait, diharapkan berbagai program pembangunan tersebut dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Halmahera Tengah.

(Editor: Rosa)

Share :

Baca Juga

Daerah

SPSI Ultimatum PT IWIP: Oknum TKA dan Jubir Harus Tinggalkan Site Tanjung Ulie atau Kami Mogok Massal!

Daerah

Proyek Ini Abaikan Undang-Undang KIP, Pj Bupati Tidak Boleh Diam.

Daerah

10 Petinju Siap Berlaga di Kejurda Gubernur Cup Malut 2025, Chulleyefo Boxing Champ Wakili Halteng.

Daerah

Indikasi Ketimpangan Terungkap, Pengerjaan Jalan Weda Tak Ikuti Standar Bina Marga.

Daerah

Calon Bupati Halmahera Tengah, Ikram Asal Sebut UU Nomor 25  Tahun 2024, Tapi Tidak Paham UU Tersebut Tentang Apa.

Daerah

Selain Menjadi Misteri, Warga Berharap Proyek APBD 2025 Ini Secepatnya Bisa Difungsikan.

Daerah

Dinilai Tidak Transparan, Kinerja Bawaslu Harus Dievaluasi.

Daerah

Diduga Longgarnya Penegakan Hukum, Pelaku Pelecehan Seksual Belum Ditangkap.

You cannot copy content of this page