Selasa, 10 November 2026. 08:28 WIT
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Nama Anhar Ashari, mantan Bendahara Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, namanya tercatat dalam dokumen laporan pengaduan di Polres Halmahera Tengah terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat.
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Polres Halmahera Tengah Nomor STPL/365/XI/2026/SPKT/RES HALTENG, tertanggal 7 November 2026, Mustami Jamal, SP alias Tami, tercatat sebagai pelapor, sementara Anhar Ashari tercantum sebagai pihak terlapor.
Dalam dokumen tersebut, laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Juni 2026 di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah.
Laporan Pengaduan Menambah Sorotan terhadap Anhar Ashari
Munculnya laporan pengaduan tersebut menambah perhatian publik terhadap nama Anhar Ashari. Terlebih, sebelumnya mantan bendahara desa itu juga menjadi sorotan setelah puluhan warga mendatangi Kantor Desa Tilope pada 2 November 2026 untuk mempertanyakan pengelolaan anggaran tahap kedua yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Dalam persoalan tersebut, warga mengeluhkan sejumlah insentif yang dikabarkan belum dibayarkan meskipun anggaran disebut telah dicairkan. Masyarakat pun mendesak adanya transparansi mengenai realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sekaligus meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.
Persoalan belum dibayarkannya sejumlah insentif tersebut membuat warga berulang kali mendatangi Kantor Desa Tilope untuk menuntut kejelasan dan meminta agar hak mereka segera dipenuhi. Kedatangan warga merupakan bentuk tuntutan atas transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa.
Dua Persoalan Diduga Memiliki Keterkaitan
Munculnya laporan dugaan pemalsuan surat tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan pengelolaan anggaran Desa Tilope yang sebelumnya menjadi keluhan warga.
Terlebih, pelapor dalam dokumen STPL tercatat sebagai salah satu pejabat penting di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Dua persoalan ini sama-sama membutuhkan kejelasan. Persoalan pengelolaan anggaran desa membutuhkan keterbukaan dokumen pertanggungjawaban, sementara laporan dugaan pemalsuan surat membutuhkan penanganan serius sesuai prosedur hukum.
Aparat Penegak Hukum Dituntut Mengusut Secara Profesional
Laporan pengaduan yang telah diterima Polres Halmahera Tengah perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan substansi pengaduan, penelusuran bukti-bukti, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, publik menunggu langkah Polres Halmahera Tengah untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif.
Hingga berita ini diterbitkan, Anhar Ashari belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai penjelasan mengenai laporan dugaan pemalsuan surat tersebut.
Perkara ini menjadi ujian bagi keseriusan penegakan hukum dalam memberikan kepastian terhadap setiap laporan masyarakat.
Jika terdapat bukti yang cukup dan unsur pidana terpenuhi, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila unsur pidana tidak terpenuhi, hal itu juga harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Di sisi lain, persoalan pengelolaan anggaran Desa Tilope tetap membutuhkan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Jangan sampai pertanyaan masyarakat mengenai anggaran dan hak insentif terus menggantung tanpa jawaban yang jelas.
Sebab, jabatan bendahara desa bukan sekadar tanggung jawab mengelola uang, melainkan amanah yang menuntut kejujuran, ketelitian, dan pertanggungjawaban. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui bukti dan proses hukum, bukan melalui prasangka ataupun kesimpulan sepihak.
(Editor: Red)
