Senin, 28 Agustus 2023.14:00 WIT.
HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID. Dibeberapa bulan terakhir ini kondisi Kecamatan Weda Utara Desa Sagea jadi perhatian Warga Masyarakat, hal ini disebabkan sungai Sagea menuju objek wisata Goa Boki Maruru itu kondisi airnya memprihatinkan.
Sungai dengan panjang kurang lebih 7.476 kilometer tersebut berubah warna.
Hal ini berdasarkan vidio yang dikirim ke group WhatsApp. Dalam vidio tersebut salah satu ibu dengan terisak, mengatakan saya orang pertama mendukung anak-anak Mahasiswa karena merasakan sedih dengan kondisi air sungai Sagea yang saat ini kondisi air Sungai sudah tidak bisa dikonsumsi.
Dulunya tidak seperti ini, biar hujan dua hari, tapi cepat kembali jernih dan bisa dikonsumsi, sekarang ini sudah tidak bisa ambi air untuk di konsumsi. Dalam vidio tersebut ibu itu menambahkan, ini sudah kenyataan ini limah, ini limbah ini, ucapnya dengan terisak sedih.
Keruhnya Sungai Sagea Ketua LSM Gele-gele Husen Ismail angkat bicara, akibat tercemar sedimentasi yang disinyalir berasal dari aktivitas pertambangan ini butuh perhatian serius, tegasnya.
Lanjutnya, untuk mengetahui keruhnya aliran air di sungai Sagea, kami meminta DLH Provinsi dan DLH Halmahera Tengah, agar mengambil sampel air di sekian titik sungai Sagea, sehingga air tersebut diperiksa di laboratorium.
“Yang jelas untuk mengetahui kandungan apa yang ada di Sungai Sagea tersebut, harus ada pemeriksaan laboratorium,” harapnya.
Dsisi lain juga, pada 2021 lalu telah dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Pengembangan Geopark Halmahera Tengah dan Keputusan Bupati Nomor 556/KEP/382/2021 tentang Tentang Penetapan Geosite Boki Maruru dan Sekitarnya sebagai Prioritas Pengembangan Geopark di Halmahera Tengah, ini juga harus di pertegas sehingga dampak-dampak tidak berakibat merusak Goepark itu sendiri.
Ketua LSM Gele-gele Husen Ismail juga menambahkan, saat ini kita diapit oleh 66 IUP dengan luasan konsesi mencapai 142.964,79 hektar alias sekitar 60% sedangkan Luas daratan Halmahera Tengah 2.276,83 km² atau 27 persen, luas lautan mencapai 6.104,65 km² atau sekitar 73 persen, kan sangat miris daratan yang ada telah diapit dengan izin operasi dihutan kurang lebih 142,964,79 hektare atau 60%.
Hal ini seperti adanya, konsesi pertambangan yang berada dikawasan hutan seluas 72.775 hektar. Kawasan itu terdiri dari hutan lindung Ake Kobe dengan luasan 35.155 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 20.210 hektar, hutan produksi 8.886 hektar, dan hutan produksi dapat dikonversi 8.524 haktare, ini perlu mendapat perhatian serius. Seperti hutan diatas Geopark Boki Maruru Sagea ini juga harus dijaga.
Sementara, perusahaan pemegang izin yang sudah melakukan operasi di antaranya adalah PT. Takindo Energi, PT. Weda Bay Nickel (WBN), PT. First Pasific Mining, PT. Zong Hai, dan PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN), juga proyek pembangunan smelter dan PLTU milik PT. Indonesia Weda Industrial Park (IWIP).
Bukti lain, berdasarkan titik-titik lokasi yang terjadi Penggundulan hutan, penebangan hutan, dan atau deforestasi yang terjadi di Halmahera tengah, secara umum, tersebar di beberapa titik seperti area tambang seluas 16.232 hektare, area Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 3.510 hektare. Bahkan deforestasi juga terjadi pada lahan yang tumpah tindih seluas 8.723 hektare dan pemanfaatan lahan di luar izin seluas 19.923 hektare, ungkapnya.
Olehnya itu penting kiranya, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta DPRD segera membuat draft/surat sehingga dilayangkan ke Pemerintah Pusat (Pempus), tegasnya. (Rosa).
