Home / Daerah / Nasional / Regional

Sabtu, 17 Mei 2025 - 00:02 WIB

“Borong Proyek Miliaran! Satu Rekanan Kuasai Banyak Paket RLH dan Air Bersih di Halteng”.

Sabtu, 17 Mei 2025. 00:51 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR.ID–Program Rumah Layak Huni (RLH) dan Air Bersih tahun anggaran 2023 di Kabupaten Halmahera Tengah diduga sarat kejanggalan. Investigasi berbasis dokumen pembayaran dan kontrak menunjukkan adanya pola rekanan yang berulang, nilai kontrak yang hampir seragam, dan pencairan dana yang padat di ujung tahun, tepatnya pada 29 Desember 2023.

Seperti bukti dari hasil investigasi Pers Tipikor.id, terdapat 20 Paket Proyek RLH dengan  nilai total belanja mencapai miliaran rupiah di antaranya:

Desa Tepeleo, Proyek dengan nilai kontrak: Rp490.122.000, Nomor Kontrak: 01/KONT/DISPERKIM-RLH/DAU/2023SP2D: 00374/SP2D-LS/1.01.03/2023, Tanggal Pencairan: 29 Desember 2023 (100%) Rekanan: CV. Banau Jaya Mandiri

Proyek dengan nilai kontrak: Rp489.775.000, Nomor Kontrak: 03/KONT/DISPERKIM-RLH/DAU/2023SP2D: 00377/SP2D-LS/1.01.03/2023,Tanggal Pencairan: 29 Desember 2023 (100%) Rekanan: CV. Bima Perkasa

Desa Kobe Peplis, Proyek dengan nilai kontrak: Rp494.357.000, Nomor Kontrak: 12/KONT/DISPERKIM-RLH/DAU/2023SP2D: 00395/SP2D-LS/1.01.03/2023, Tanggal Pencairan: 29 Desember 2023 (100%), Rekanan: CV. Fitrah Mandiri.

Dari seluruh paket RLH tersebut, mayoritas memiliki nilai kontrak berkisar antara Rp489 juta hingga Rp494 juta, dengan tanggal pencairan bersamaan di akhir tahun anggaran, yakni 29 Desember 2023, dan termin pembayaran 100%.

Selain itu hasil investigasi Pers Tipikor id menemukan bahwa beberapa perusahaan konstruksi terlibat dalam lebih dari satu paket proyek, seperti:

CV. Karya Fitrah Mandiri mengerjakan:RLH Desa Fritu (Kontrak No. 18/KONT…)

RLH Desa Kiya (Kontrak No. 16/KONT…) CV. Bukit Bintang mengerjakan, RLH Desa Sidanga (Kontrak No. 05/KONT…), Air Bersih Desa Dote (Kontrak No. 02/KONT… Air Bersih).

Pola rekanan berulang ini menimbulkan dugaan adanya pengaturan proyek atau pembagian paket secara tertutup, apalagi bila melihat total proyek yang dikuasai lebih dari satu oleh perusahaan yang sama.

READ  Bupati Halteng Pimpin PASI Maluku Utara, Pembinaan Atletik Jadi Prioritas.

Bukti lain dari hasil investigasi Pers Tipikor.id, menemukan Proyek Air Bersih, Nilai Seragam dan Pencairan Serentak yaitu:

Proyek Air Bersih Nilai Kontrak: Rp199.974.000, Nomor Kontrak: 04/KONT/DISPERKIM-AB/DAU/2023, SP2D: 00399/SP2D-LS/1.01.03/2023, Pencairan: 29 Desember 2023 (100%) Rekanan: CV. Hira Perkasa

Air Bersih Desa Dote, Nilai Kontrak: Rp199.000.000, Nomor Kontrak: 02/KONT/DISPERKIM-AB/DAU/2023. SP2D: 00388/SP2D-LS/1.01.03/2023. Pencairan: 29 Desember 2023 (100%), Rekanan: CV. Bukit Bintang

Semua proyek Air Bersih juga dicairkan serentak pada 29 Desember 2023, dengan nilai kontrak di bawah Rp200 juta – angka yang kerap dijadikan ambang untuk pengadaan langsung.

1. Pencairan serentak pada 29 Desember 2023 untuk hampir semua proyek, dengan status 100% pekerjaan selesai. Ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah pekerjaan benar-benar rampung dalam waktu singkat sebelum akhir tahun?

2. Rekanan berulang, baik pada proyek RLH maupun Air Bersih, menunjukkan kemungkinan adanya rekayasa distribusi paket proyek.

3. Nilai kontrak seragam: Sebagian besar proyek RLH berada pada kisaran Rp490 juta dan Air Bersih tepat di bawah Rp200 juta, mengarah pada indikasi pembatasan nilai untuk menghindari tender terbuka.

Dengan terungkapnya data ini, tentunya publik berharap temuan-temuan ini menjadi pembelajaran penting bagi pihak internal Pemkab Halmahera Tengah, DPRD, hingga aparat penegak hukum (APH).

Pengawasan terhadap setiap sen uang negara yang digunakan untuk rakyat harus dilakukan secara serius, mengingat proyek ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar: perumahan dan air bersih.

Bukti dari semua ini menunjukkan pentingnya menjadi catatan apakah ada rekayasa atau pelanggaran prosedur. (Editor: Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

Proyek Air Bersih Tak Tuntas, Anggaran Disinyalir Cair 100%, Aparat Hukum Segera Tindak.

Daerah

PDI Perjuangan Halmahera Tengah Matangkan Persiapan Konfercab, Tegaskan Konsolidasi Struktur Hingga Akar Rumput.

Daerah

“Pokir DPRD Disorot KPK, Data MCP Ungkap Lemahnya Tata Kelola di Halmahera Tengah”.

Daerah

Tersisa Dua Puluh Satu Hari Bertugas, Hasil Evaluasi Pj. Bupati Masih Menjadi Misteri.

Daerah

Jamaah PT Novavil di Halmahera Tengah Keluhkan Ketidakjelasan Keberangkatan Umrah dan Pengembalian Dana

Daerah

Spanduk Mantan Pj Bupati Terpasang Jarak Kurang Lebih Satu Meter, Kadis BPMD Mengaku Tak Melihat.

Daerah

Kapolres Halteng Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Lewat Doa Bersama.

Daerah

SURAT PEMBERITAHUAN,PENJABAT BUPATI HALMAHERA TENGAH, DAPAT DUKUNGAN

You cannot copy content of this page