Home / Daerah / Nasional / Regional

Selasa, 18 November 2025 - 12:50 WIB

Bupati Halmahera Tengah Hadiri Rakorendal Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2025 di Bogor.

Selasa, 18 November 2025.13:48 WIT.

HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, yang digelar pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.

Kegiatan strategis ini dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Acara juga dihadiri para gubernur, bupati/wali kota dari wilayah perbatasan, serta perwakilan kementerian terkait.

Rakorendal 2025 menekankan penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kawasan perbatasan diarahkan menjadi “beranda depan” Indonesia yang kuat secara politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan visi pengelolaan kawasan perbatasan 2025–2029, yakni mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif. Hal ini dilakukan melalui penguatan pertahanan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menegaskan komitmen daerahnya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan kawasan perbatasan.

“Halmahera Tengah memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kami siap mendukung peningkatan infrastruktur, keamanan, dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Ikram. Beliau menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

BNPP menargetkan Rakorendal 2025 menghasilkan rumusan arah kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, guna memperkuat daya saing nasional serta posisi Indonesia di garis terdepan wilayah kedaulatan negara.

READ  KPK Diminta Periksa Pokir DPRD Halmahera Tengah.

(Editor: Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

Dinilai Tidak Transparan, Kinerja Bawaslu Harus Dievaluasi.

Daerah

Pemkab Halmahera Tengah Serahkan SK Kepala Sekolah di Weda Selatan, Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

Daerah

Adanya Isu Aktivitas Human Trafficking, dan PeningkatanKasus HIV/AIDS, Anak Muda Kota Weda (PNU WERE) Angkat Bicara.

Daerah

Listrik Tak Kunjung Stabil, Ketua Fagawene Ingatkan Pemda soal Jasa Desa Lingkar Tambang.

Daerah

Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin Tutup Latihan Penanggulangan Bencana di Halmahera Tengah.

Daerah

MANTAN KETUA KNPI MENOLAK ISU DOB PATANI-GEBE KEPULAUAN.

Daerah

Proyek Jembatan Gagal, Salah Satu Tokoh Masyarakat Desa Yeisowo Geram dan Desak APH Bertindak.

Daerah

Penjabat Bupati Yang Dikenal Dengan Sapaan Akrab IMS, Bakal Meresmikan Pelayanan Disdukcapil.

You cannot copy content of this page