Kamis, 25 Juni 2026.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Halmahera Tengah, Helmi Kasim, menegaskan bahwa kenaikan tarif angkutan umum yang belakangan menjadi sorotan masyarakat bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak oleh sopir maupun pelaku usaha transportasi.
Menurut Helmi, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang lahir dari kondisi operasional yang semakin berat akibat tingginya harga BBM non subsidi, keterbatasan akses terhadap BBM subsidi, serta meningkatnya biaya perawatan kendaraan.
Helmi menjelaskan, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat yang digelar pada 25 Mei 2026 dan dihadiri Organda, CV Karya Weda Utama, PT Potons Inti Jaya, Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag).
Dalam rapat itu, kata Helmi, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah ketidakstabilan harga BBM non subsidi dan keterbatasan kuota BBM subsidi yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha angkutan dan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Namun hingga kini, sudah kurang lebih satu bulan berlalu sejak rapat tersebut dilaksanakan. Padahal, saat itu para pelaku angkutan berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam waktu satu minggu.
“Sudah kurang lebih satu bulan sejak rapat itu dilaksanakan. Saat itu disepakati bahwa dalam waktu satu minggu akan ada tindak lanjut terkait persoalan BBM. Namun hingga kini belum ada kepastian yang dirasakan para sopir dan pelaku angkutan.
Karena itu, jangan salahkan kami jika akhirnya mengambil langkah penyesuaian tarif sebagai bentuk respons atas kondisi yang terjadi,” tegas Helmi.
Menurutnya, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menstabilkan harga BBM non subsidi dan memastikan ketersediaan kuota BBM subsidi bagi angkutan umum, maka beban operasional yang ditanggung sopir akan terus meningkat.
Ia menilai persoalan BBM tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah biasa karena telah berdampak pada berbagai aspek, mulai dari biaya operasional kendaraan, harga onderdil, hingga pendapatan para sopir angkutan.
Selain kepastian harga BBM non subsidi, Helmi juga meminta pemerintah daerah memperjuangkan kuota BBM subsidi yang memadai bagi sektor transportasi darat. Menurutnya, angkutan umum merupakan layanan publik yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Ia mencontohkan, salah satu SPBU di Kecamatan Weda yang dikelola CV Karya Weda Utama hanya memperoleh alokasi sekitar 15 kiloliter (KL), sementara Pulau Gebe mendapatkan kuota hingga 45 KL. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar distribusi BBM lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Yang kami minta bukan hanya soal harga, tetapi juga kepastian kuota. Angkutan umum melayani masyarakat setiap hari. Jika kuota terbatas dan harga tidak terkendali, maka beban itu pada akhirnya akan berdampak kepada sopir dan penumpang,” ujarnya.
Helmi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya Bagian Ekbang, agar turun langsung melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga BBM di lapangan.
Menurutnya, harga BBM pada sejumlah depot masih bervariasi dan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Bahkan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Weda, tetapi juga dirasakan di berbagai desa dan kecamatan di Halmahera Tengah.
“Bila perlu Ekbang turun langsung ke depot-depot. Harga BBM dari satu depot ke depot lain berbeda. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai masyarakat dan pelaku angkutan terus menanggung beban akibat lemahnya pengawasan,” katanya.
Selain itu, Helmi juga menyoroti jam pelayanan SPBU di dalam Kota Weda yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi normal pelayanan SPBU hanya berlangsung sekitar enam hingga delapan jam per hari.
Akibatnya, banyak sopir angkutan umum yang tidak kebagian BBM dan terpaksa mencari pasokan ke depot-depot dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan biaya operasional kendaraan yang akhirnya berpengaruh terhadap tarif angkutan.
Karena itu, Organda meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih baik, kuota subsidi tersedia bagi angkutan umum, serta harga BBM non subsidi dapat dikendalikan.
“Kami berharap pemerintah segera hadir dan memberikan solusi. Yang kami inginkan bukan polemik, tetapi kepastian. Jika persoalan BBM ini bisa diselesaikan, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelayanan transportasi dapat berjalan lebih baik,” pungkas Helmi. (Editor: Rosa).