Home / Daerah / Hukrim / Nasional / Regional

Sabtu, 14 Oktober 2023 - 11:40 WIB

Aparat Penegak Hukum (APH) Diminta Dalami Realisasi ADD Desa Palo.

Sabtu,14 Oktober 2023.12:33 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID.
Program Dana Desa (ADD) tahap satu (1) tahun 2023 untuk pembangunan rumah Desa Palo Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah, hingga hari ini tak kunjung dirampungkan alias mandek. 

Padahal pembangunan rumah tersebut mulai dari bulan Juli, tapi realisasi pekerjaan rumah dengan memakai anggaran ADD tidak maksimal. Ini patut kami pertanyakan, ujar salah satu warga berinsial RHKB.

Kepada Pers Tipikor-id lewat pesan WhatsApp, ada apa dengan ADD, apakah ADD nya sudah habis atau kenapa, padahal juga untuk pembangunan rumah, fondasi itu ditanggung sendiri oleh masyarakat, jelasnya.

Selain itu ia mengatakan, hal ini yang ingin kami pertanyakan sebab pembangunan infrastruktur berupa rumah sebanyak sepuluh (10) unit tidak lagi dikerjakan kurang lebih satu bulan ini, ungkapnya.

“Aneh juga program pembangunan rumah sebanyak sepuluh (10) unit dengan total anggaran Rp. 320 juta dan satu (1) unit di hargai dengan nilai Rp. 32 juta. Bahkan, dari pekerjaan tersebut yang Desa siapkan yaitu kayu, semen, atap/seng, paku dan kaca untuk jendela, ini kan wajar saja kalau kami mencurigai adanya kongkalikong, ulasnya.

Olehnya itu, kami butuh perhatian penegak hukum dalam mengawal program dengan sumber dana ADD tersebut, tegasnya.

Terpisah lewat pesan WhatsApp, Kepala Desa Palo membenarkan,
Iya itu benar tapi dari tukang kayu dan tukang batu yang belum di lanjutkan pekerjaannya. Kami juga sudah sampaikan ke tukang dan kami sudah buat penekanan di tukang kayu dan tukan batu, jelasnya.

Sementara Ketua BPD ketika dikonfirmasi mengatakan,
“nanti turun langsung di lapangan atau Desa saja, kalau saya memberikan info itu kurang pas atau nanti ketemu saya di Weda saja karena hari sabtu saya sudah ada di Weda, singkatnya”. (Rosa).

READ  MASYARAKAT PERUMAHAN 40 GELAR RAPAT BERSAMA KEPALA DINAS BPMD.

Share :

Baca Juga

Daerah

Kadis Pendidikan Halteng Koordinasi ke Kementerian, Pastikan Penyaluran BOPS Tepat Sasaran.

Daerah

Ketua DPRD Halteng Hadiri Musrenbang RKPD 2026: Wujud Komitmen Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif.

Daerah

Dukung Pendidikan Berkualitas, Pemkab Halteng Soroti Peran Guru hingga Larangan Pungli.

Daerah

Proyek Ini Abaikan Undang-Undang KIP, Pj Bupati Tidak Boleh Diam.

Daerah

Dua Oknum Pegawai Puskesmas Tak Netral, Turut Pertemuan  Blusukan Paslon 03.

Daerah

Hasil Evaluasi Itjen Kemendagri, Bukan Ajimat, Pj Bupati Diminta Transparan.

Daerah

KPK Diminta Periksa Pokir DPRD Halmahera Tengah.

Daerah

Ridwan Soleman, Pj Kepala Desa Tepeleo Induk, Diduga Mengajak Warga Lewat Group WhatsApp.

You cannot copy content of this page