Rabu, 2 Juni 2025.09:17 WIT.
HAL-TENG – PERS TIPIKOR.IDSuara oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah nyaris tak terdengar. Setidaknya, lima partai politik yang berada di luar lingkar kekuasaan tampak enggan menjalankan fungsi kritisnya terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Padahal, berbagai persoalan serius bermunculan. Mulai dari hilangnya uang tunai di lingkungan Kantor Bupati, proyek drainase di depan pendopo yang ditinggal begitu saja oleh kontraktor tanpa perbaikan menyeluruh, proyek infrastruktur yang mangkrak, hingga sorotan terhadap riset Nexus. Semua itu seakan berlalu tanpa tekanan politik yang berarti dari barisan oposisi.
Keluhan warga Kota Weda soal krisis air bersih bahkan telah menjadi rutinitas yang terus bergema di media sosial, terutama Facebook. Hampir setiap pekan, masyarakat menyuarakan kekesalan atas layanan dasar yang tak kunjung dituntaskan. Namun, tak ada sikap tegas dari wakil rakyat di luar koalisi penguasa untuk mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah.
Padahal, pemerintah memiliki ruang untuk mengambil diskresi—kebijakan sah dalam situasi darurat—termasuk melalui alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sayangnya, tak satu pun anggota oposisi yang mendesak pemerintah agar segera menggunakan kewenangan tersebut.
Dalam sistem demokrasi, keberadaan oposisi bukan sekadar formalitas. Ia adalah penyeimbang kekuasaan. Ketika pemerintah lamban atau abai terhadap penderitaan rakyat, oposisi seharusnya menjadi garda terdepan—mendesak, menginterupsi, bahkan menggugat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
Hilangnya daya kritis oposisi di DPRD Halteng menciptakan kekosongan suara yang seharusnya lantang. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan kegagalan dalam menjalankan mandat politik dari rakyat yang telah memilih mereka.
Jika oposisi tak lagi berani bersuara, maka siapa yang akan menjaga akal sehat pemerintahan?
Editorial ini ditulis sebagai bentuk sikap redaksi atas hilangnya daya kritis barisan oposisi dalam menghadapi krisis publik di Halmahera Tengah.
