Selasa, 21 Maret 2023. 02: 04 WIT.
HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID.
Desas desus tentang pemotongan uang perjalanan dinas sudah bukan lagi rahasia.
Hal ini seperti yang diduga terjadi pada pegawai Dispenda Pemkab Halmahera Tengah saat bertugas terkait dengan pendataan pajak reklame kios di kecamatan Patani Timur, Patani Utara, Patani dan Patani Barat.
Pasalnya, terungkap uang perjalanan dinas yang semestinya digunakan pegawai untuk keperluan kerja malah diduga kuat dipotong atau tidak sesuai dengan penetapan perjalanan dinas.
Bahkan tak tanggung-tanggung, dugaan pemotongan uang perjalanan dinas yang mengarah pada tindak pidana korupsi mencapai diatas Rp. 4 juta per orang, ungkap Ketua Tim Investigasi Perskpktipikor. Com Hendro Said Gege.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, keresahan ini bukan lagi rahasia,
mereka/pegawai mau mengadu tapi takut akan dicampakkan, jelasnya.
Lanjutnya, mereka/pegawai merasa resah, lantaran uang yang diterima tidak mencukupi untuk keperluan kerja. “Misalnya, terungkap kuat dugaan empat orang yang di tugaskan di empat kecamatan tersebut hanya menerima uang perjalanan dinas per orang Rp.1 juta, inikan sangat miris.
Sekretaris Tim Investigasi Rusli Ishak menambahkan, terungkap juga pada tanggal 18 sampai dengan 19 maret 2023 adanya kegiatan pendataan kos-kosan di kecamatan Weda Tengah, sangatlah miris.
Karena mencuat adanya pemberian uang untuk sewa mobil 1 juta dan uang makan minum 1 juta kepada lima orang pegawai, ungkapnya.
Lanjutnya lagi, yang jadi pertanyaan, apakah kegiatan tersebut adalah kerja bakti dan atau babari? Sehingga ke lima pegawai tersebut tidak di berikan uang perjalanan dinas atau SPPD?.
Olehnya itu adanya kejanggalan ini, “Kami berharap kepada Bupati Halmahera Tengah Ir. Ikram Malan Sangadji agar bijak untuk menindaklanjuti sebagai bentuk pengawasan terhadap para pimpinan OPD”, harapnya.
Masih menurutnya, kepada Bupati, kami juga menduga di kabinet saat ini masih ada pimpinan OPD yang nakal, olehnya itu kami menanti ketegasan Bupati selaku pimpinan, tegasnya.
Kepada Aparat Penegak Hukum/Kepolisian dan kejaksaan hal ini juga harus menjadi perhatian, sebab dugaan kuat atas pemotongan mengarah pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tutupnya, (Rosa).
