Home / Daerah / Nasional / Regional

Rabu, 18 November 2026 - 22:53 WIB

DANA DESA TILOPE MEMANAS! Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Masuk Polres, Pelapor Masih Menanti Kepastian Hukum.

Rabu, 18 November 2026. 23:51 WIT.

HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID – Polemik pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, kian berkembang. Persoalan yang awalnya mencuat dari tuntutan warga untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD Tahap I dan II dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar, kini merambah ke ranah hukum.

Selain mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut, warga juga menyoroti sejumlah insentif masyarakat yang disebut belum terbayarkan.

Persoalan ini kemudian berkembang menjadi laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang telah diterima Polres Halmahera Tengah.

Sementara itu, sejumlah persoalan lainnya juga telah disampaikan langsung kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah.

Berdasarkan penelusuran Pers Tipikor.id, pada 2 November 2026, sejumlah warga mendatangi Kantor Desa Tilope untuk meminta penjelasan dari mantan Bendahara Desa, Anhar Ashari, terkait persoalan yang berkembang. Namun, hingga saat inj, Anhar disebut belum memberikan penjelasan kepada warga.

Lima hari kemudian, tepatnya 7 November 2026, terbit Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Polres Halmahera Tengah Nomor STPL/365/XI/2026/SPKT/RES HALTENG.

Dalam dokumen tersebut, Mustami Jamal alias Tami tercatat sebagai pelapor, sementara Anhar Ashari tercantum sebagai pihak terlapor.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Juni 2026 di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah.
Penerbitan STPL menandakan bahwa laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh kepolisian. Namun, penerimaan laporan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa perkara telah memasuki tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Di tengah proses pelaporan tersebut, Mustami Jamal mengaku masih menunggu informasi mengenai perkembangan pengaduannya.

READ  KPK Dorong 12 Instansi Kompak Tegakkan Hukum Sektor SDA

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 20.03 WIT, Mustami ditanya mengenai perkembangan laporan tersebut, termasuk apakah dirinya telah memperoleh informasi bahwa perkara sudah memasuki tahap penyelidikan.

“Saya menunggu saja,” jawab Mustami.

Ketika kembali ditanyakan apakah dirinya belum mendapatkan informasi mengenai perkembangan laporan tersebut, Mustami menjawab, “Siap.”

Mustami juga menegaskan bahwa pelaporan yang ditempuhnya dilandasi harapan agar hak-hak masyarakat dapat dikembalikan.
“Prinsipnya saya melaporkan dan saya berharap yang bersangkutan mengembalikan hak-hak masyarakat itu, karena ini uang negara yang untuk kesejahteraan rakyat,” tulis Mustami melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan yang disorot bukan semata-mata proses hukum, tetapi juga menyangkut harapan masyarakat agar hak-hak mereka yang disebut belum terpenuhi mendapat penyelesaian.

Selain laporan di kepolisian, persoalan tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah.
Pada Selasa (10/11/2026), tiga orang yang terdiri dari unsur BPBD, aparat desa, dan perwakilan warga mendatangi kantor kejaksaan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di Desa Tilope.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Ashari Syam, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), serta sejumlah personel kejaksaan.

Perkembangan lainnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, Kepala Desa Tilope kemudian melayangkan surat pemanggilan pertama kepada mantan Penjabat Kepala Desa Tilope dan mantan Bendahara Desa, Anhar Ashari, pada 11 November 2026.

Pemanggilan kedua kembali dilayangkan pada 13 November 2026. Namun, kedua pihak yang dipanggil tersebut disebut tidak menghadiri kedua pemanggilan itu.

Rangkaian peristiwa ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai pertanggungjawaban anggaran, insentif masyarakat yang disebut belum terbayarkan, serta tidak hadirnya mantan Pj Kades dan mantan Bendahadara.

READ  Pengelola Wisata Gua Bokimoruru Semangat Perbaiki Akses Jalan di Tengah Puasa.

Hingga berita ini diterbitkan, mantan Penjabat Kepala Desa Tilope belum memberikan keterangan. Sementara itu, mantan Bendahara Desa Tilope, Anhar Ashari, juga belum berhasil dikonfirmasi oleh redaksi.

Pers Tipikor.id tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi mantan Penjabat Kepala Desa, Anhar Ashari, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan.

Kini, publik menunggu tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang. Bukan sekadar penerimaan laporan atau rangkaian pemanggilan, melainkan kejelasan mengenai penyelesaian persoalan yang berkembang di Desa Tilope.

Pers Tipikor.id akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan berpegang pada dokumen, fakta, asas praduga tak bersalah, serta hak jawab seluruh pihak.
(Editor: Red)

Share :

Baca Juga

Daerah

Ruang Kantor Dinas Pendidikan Halmahera Tengah Dibongkar, Satu Laptop Raib.

Daerah

Terungkap Perempuan Muda, Memakai Kaos Palu Arit Berhasil Ditangkap.

Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah Salurkan Bantuan Sembako di Posko Kodim 1512 Weda.

Daerah

“Langkah Aisyah dari Fogogoru Dipercaya Pembawa Baki Upacara 17 Agustus di Ternate”.

Daerah

Potret Buram Kontraktor Proyek Rumah Layak Huni Desa Goeng.

Daerah

Dinas Pendidikan Halteng Gelar Bimtek Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal 2025 di SMPN 1 Weda

Ekonomi

SALAH SATU WARGA DESA WALEH DI KABARKAN HILANG.

Daerah

Publik Tagih Kejelasan Kasus Jembatan Yendeliu Rp1,44 Miliar, Kejari Halteng Diminta Transparan.

You cannot copy content of this page